Paraparatv.id |Jayapura| – Retorika Bupati Jayapura, Yunus Wonda, soal kebersihan kawasan perkantoran kini dipertanyakan publik. Melansir dari Jayapurakab.go.id larangan tegas yang dikeluarkannya kepada seluruh ASN untuk tidak menjadikan area kantor pemerintahan sebagai tempat pembuangan sampah sementara, kenyataan di lapangan justru menunjukkan pembiaran yang mencolok.
Kamis, 8 Mei 2025, terpampang nyata tumpukan sampah yang menggunung selama kurang lebih dua bulan terakhir di tanjakan menuju Gunung Merah dari arah Doyo Baru, hanya sepelemparan batu dari Kantor Bupati Jayapura, menjadi simbol nyata dari inkonsistensi pemerintah daerah. Larangan sudah dikeluarkan, namun tak disertai langkah konkret untuk menegakkan atau menindak pelanggaran.
Ironisnya, lokasi pembuangan memang berada di luar pagar kawasan kantor, tapi kedekatannya dengan pusat pemerintahan menunjukkan bahwa masalah ini bukan semata soal tempat, melainkan soal ketidakmampuan mengelola tanggung jawab publik secara menyeluruh. Ketika simbol pemerintahan dikelilingi oleh bau busuk dan tumpukan sampah, wibawa pemda bakal ikut tercemar.
Sumber internal menyebutkan bahwa penyebab utama mandeknya pengangkutan sampah adalah belum dibayarkannya hak-hak petugas kebersihan. Padahal, ini adalah persoalan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan jauh sebelum berdampak pada layanan publik. Ketika hak tenaga kebersihan diabaikan, maka yang terjadi adalah kekacauan sistematis, bukan sekadar masalah teknis.
Hingga saat ini, tidak ada satu pun pernyataan resmi dari Pemkab Jayapura mengenai alasan keterlambatan pembayaran maupun rencana penyelesaian. Pemerintah bungkam, sementara warga harus menghirup bau menyengat dan melihat pemandangan memalukan itu ketika melintas.
Kejadian ini menegaskan bahwa pernyataan tanpa tindakan hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Jika kebersihan kantor sendiri tak bisa dijaga, bagaimana masyarakat bisa percaya pada komitmen pelayanan yang lebih luas. (Arie)
