Paraparatv.id | Sarmi | Komisi III DPR Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa dinas terkait di Kabupaten Sarmi termasuk juga dengan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, namun Pimpinan dan anggota Komisi III DPRK Sarmi itu merasa ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti.
Dibawah pimpinan Ketua Komisi III DPRK Sarmi, Yakub Karaeng Baan bersama anggota Komisi III DPRK Sarmi selama empat hari melakukan RDP dengan sejumlah dinas terkait di Jayapura yakni Dinas Perhubungan Papua, Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Balai Besar Sungai Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan jembatan
“Selain dari teman-teman kami di eksekutif, kami juga ingin bersentuhan langsung dengan persoalan itu dan mengambil bagian di dalam persoalan tersebut, sehingga di dalam tahap pelaksanaannya itu kami bisa mengawasi salah satu yang diharapkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Sarmi adalah kalau boleh Kapal Putih itu juga masuk di Pelabuhan Sarmi,” ” kata Ketua Komisi III DPRK Sarmi Yakub Karaeng Baan didampingi Sekretaris Komisi III, Denalis Lonsar dan beberapa anggota Komisi III diantaranya, Arius B. Bwefar, Julkifli Yambai, S. A. P, dan Onesias Filep Tiris, ST ketika ditemui Pasific Pos disela sela kegiatan di Hotel Max One Kota Jayapura, Papua, Kamis 22 Mei 2025.
Terkait kerinduan masyarakat Sarmi yang ingin Kapal Putih juga bisa sandar di Sarni, maka dalam RDP ini, Komisi III langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan salah satu instansi terkait dalam hal ini Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Jayapura.
“Kami ingin mengetahui persoalan apa yang harus diselesaikan dan kendala apa yang harus di selesaikan, serta kebutuhan apa yang perlu dipenuhi sehingga harapan masyarakat Sarmi itu bisa tercapai. Ya tentu kita tidak mendengar dan kita langsung bergerak bahwa harus seperti ini. Untuk itu kita harus berkonsultasi dengan para ahli di bidang itu. Kehadiran kami untuk koordinasi diterima dengan baik dan ada dua hal penting yang mereka sampaikan kepada kami, yang pertama itu kelengkapkan lampu Mercusuar atau menara suar, yang kedua meminta kita mengadakan pengerukan laut di area Pelabuhan Sarmi, karena kedalaman laut di depan Dermaga itu baru sekitar kurang lebih 6 meter saja,” jelasnya.
Selain itu juga kata Politisi Partai NasDem itu, ada banyak persoalan yang kini tengah di hadapi di Kabupaten sarmi terutama berkaitan dengan jalan dan jembatan.
“Oleh sebab itu kami berkonsultasi dengan Balai jalan dan jembatan untuk berkoordinasi tentang hal-hal yang mungkin secara masyarakat awam melihat ini dan tentunya bertanya kenapa jembatannya ini belum dibangun. Hal ini butuh perhatian serius dari pemerintah,”ucapnya.
Karaeng menambahkan, pihaknya juga sedang mencari persoalannya dan menggali apa yang sementara direncanakan. Mungkin sudah diidentifikasi dari Balai tapi belum dilaksanakan.
Terkait fisiknya itu, kata Yakub Karaeng, maka Komisi III DPRK Sarmi pun datang berkoordinasi, baik itu mengenai jalan maupun jembatan. Kemudian juga berkaitan dengan sungai karena di Kabupaten Sarmi akhir akhir ini curah hujan cukup tinggi dan sering terjadi banjir di bantaran kali Hore di sekitar itu, dan fisik seperti ini kan harus ditangani oleh Balai.
“Kami pun sempat berkonsultasi dan mereka akan melanjutkan perencanaannya. Sebenarnya mereka sudah pernah dengar dan sudah pernah ke situ, tapi belum di eksekusi. Tapi mereka akan menindaklanjuti setelah kami datang untuk memberikan suara rakyat yang ada di Kabupaten Sarmi melalui Komisi III DPRK Sarmi yang membidangi infrastruktur dan salah satunya karena ada beberapa yang kami sudah program kan untuk teman-teman DPR yang lalu, tapi tidak di eksekusi di 2025. Hala ini karena berkaitan dengan efisiensi anggaran dari pusat dan kini berdampak di kabupaten kabupaten, salah satunya di Kabupaten Sarmi ini ada pemotongan sekitar Rp. 129 miliar,”pungkasnya.
Dikatakan, setelah bertemu dengan pihak Balai Jalan dan Jembatan ada hal yang menjadi bagian kami di Kabupaten Sarmi dan ada yang menjadi bagian mereka di instansi terkait.
“Untuk kedepannya akan kami sinkronkan yang menjadi bagian kami, dan kami siap untuk sampaikan ke mereka juga yang menjadi bagian mereka. Setelah ada itu mereka juga akan bergerak sesuai dengan apa yang kami usulkan karena persoalannya ada di Sarmi, sehingga kami dari Kabupaten Sarmi yang harus menyampaikan hal itu secara administrasi kepada mereka, karena ada yang bisa mereka tangani ada juga yang mungkin di tahapan tahapan berikut baru bisa dilanjutkan, “jelasnya
Ia pun menegaskan, setelah pertemuan itu ada harapan bagi masyarakat Sarmi. Bahkan, pihaknya pun sudah memastikan beberapa persoalan termasuk berkaitan dengan Pelabuhan dapat diselesaikan.
“Itu pasti bisa diselesaikan harus ada data dan kajian kajian teknis. Jadi kami datang membawa apa yang kami lihat dan dengar dari masyarakat,” Ujarnya.
Sekretaris Komisi III, Denalis Lonsar yang juga sebagai Ketua Fraksi PKB DPRK Sarmi, menuturkan, dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa setelah melakukan RDP dengan eksekutif beserta jajarannya, memang ada beberapa agenda yang dibawa dalam kegiatan RDP ini.
“Di Kantor Distrik Navigasi II Jayapura kami bersyukur karena diterima dengan baik dan pihak Navigasi tengah berupaya untuk bagaimana bisa Kapal Putih itu juga bisa masuk di Pelabuhan Sarmi, seperti tadi yang sudah disampaikan
oleh Pak Ketua ada beberapa upaya termasuk pengerukan laut dan pemasangan lampu lampu rambu – rambu di laut seperti itu. Terus yang kedua untuk jalan dan jembatan, itu kita juga bersyukur karena ada beberapa jembatan yang memang dikelola atau dikerjakan di tahun ini sampai di 2026, termasuk di jembatan di Bonggo di SP1,” Katanya.
Legislator PKB Sarmi itu mengaku bersyukur bahwa progran itu masuk dalam rencana kerja Balai dan Jembatan di tahun 2025 sampai di tahun 20026.
“Jalan ini juga memang berdampak efisiensi dan kemarin juga kami sempat mengajukan ada beberapa jembatan yang harus di lakukan perbaikan, tapi pengerjaannya itu memang bertahap. Mereka (Balai) juga mengaku bahwa dengan adanya efisiensi yang di turunkan oleh presiden sangat berdampak dan juga berimbas di beberapa Balai, termasuk Balai Besar jalan dan jembatan ini, sehingga kemarin itu mereka cuma tambal-tambal saja di beberapa Spot jalan yang ada di Kabupaten Sarmi,” jelasnya
Terkait dengan Sungai, Denalis Longsar juga menyampaikan bahwa pihaknya juga merasa bersyukur, sebab dari Balai berupaya akan menyelesaikan pekerjaan itu secepatnya.
“Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III dimana pihak Balai juga tengah untuk secepatnya d ikerjakan barang itu sehingga nanti kami balik ke Sarmi, kami akan adakan pertemuan dengan pihak eksekutif agar hasil kunjungan kerja kita dan kegiatan kita selama beberapa hari disini ada hasil yang kami bawa dan ada efek yang di ditimbulkan untuk masyarakat Sarmi,” Kata Denalis.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Sarmi juga terkendala dengan sumber air bersih. Namun hal itu juga sudah disampaikan oleh pihaknya dalam pertemuan dengan Balai Sungai.
“Ini tinggal bagaimana upaya mereka sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Sarmi dari Kaptiau sampai Subu ini bisa teratasi mengenai air bersih. Itu salah satu yang kami sampaikan,” kata Denalis.
Sementara, anggota Komisi III DPRK Sarmi, yang juga merupakan Ketua Fraksi Amanah Nasional, Arius B. Bwefar mengatakan, dalam koordinasi evaluasi ini dapat melihat masalah hal-hal yang lebih urgent yang terjadi di Kabupaten Sarmi.
“Ini kita konsultasikan ke provinsi, supaya provinsi juga bisa membantu kita nantinya, sehingga kalau ada anggaran yang dari pusat melalui provinsi ya bisa masuk ke Sarmi juga. Karena salah satu dari teman-teman juga sudah sampaikan hal itu,” Ucapnya
Hanya saja kata Hanius, salah satu yang paling kita Strechsing itu Pelabuhan untuk bagaimana Kapal Putih ini juga bisa masuk di Sarmi.
“Masyarakat Sarmi sudah lama merindukan dan inginkan Kapal Putih segera masuk di Sarmi, tentunya kita lakukkan koordinasi terkait soal Kapal Putih. dalam bincang bincang kita, mereka juga sampaikan bahwa kapal putih siap masuk Sarmi tap memangi ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi sedangkan hal hal lain terkait dengan kondisi keadaan Sarmi kita tahu bahwa curah hujan di Sarmi cukup tinggi. Intinya, apa yang menjadi program di Kabupaten Sarmi di dorong dari provinsi ke pusat dari anggaran apbn,”jelasnya
Sementara, Julkifli Yambai, S. A. P, yang juga Anggota Komisi III Waket Pokus DPRK Sarmi menambahkan, terkait kunjungan kerja atau konsultasi publik yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Komisi III ini memang ada berapa hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Kabupaten Sarmi.
“Ini tentunya menjadi bagian yang harus kami perjuangkan kepada pihak pihak yang terkait, salah satunya kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan Distrik Navigasi kelas II Jayapura, yang di dalamnya tentu melihat dari semua keinginan masyarakat Sarmi untuk bagaimana Kapal putih ini juga bisa sandar di Pelabuhan atau Dermaga Sarmi,” ujar Zulkifli.
Namun kata Zulkifli, pada prinsipnya kami melakukan hal-hal yang tentu menjadi tugas pokok dan fungsi untuk melihat kembali kebutuhan yang menjadi urgensial.
“Pada kesempatan ini juga saya dapat menyampaikan bahwa yang menjadi kebutuhan dasar dalam hal ini untuk meningkatkan taraf perekonomian itu sudah pasti
indikatornya, jika mana Kapal Putih itu bisa sandar di Pelabuhan Sarmi ini menjadi satu bagian yang menurut saya sangat signifikan dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi tetapi juga menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hal ini nilai-nilai ekonomis masyarakat lokal yang tentunya
di sekitar Pelabuhan itu. Dan akan terjadi yang namanya barter perputaran uang juga akan terjadi di Pelabuhan Sarmi,” tandas Zulkifli.
“Itu salah satunya, lalu yang kedua juga kami ada beberapa instansi yang kami kunjungi diantaranya Balai Besar sungai Provinsi Papua dimana d situ kami coba melihat bahwa ada bagian-bagian juga yang menjadi kebutuhan dasar . Dalam hal ini melalui jalur darat Itu sudah pasti ada berapa sungai yang menurut kami sangat mengancam keberadaan masyarakat sehingga kami mengusulkan untuk bagaimana dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dan lain sebagainya sehingga kebutuhan masyarakat kami itu bisa menikmati kenyamanan salah satunya juga air bersih, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari Komisi III dan itu otoritas yang menjadi dasar untuk kebutuhan masyarakat lebih khusus di Kabupaten sarmi,” tutupnya. (Redaksi)
