Di tengah lanskap Papua yang luas dan penuh tantangan geografis, Program Bintara Noken Polri hadir sebagai langkah strategis untuk membangun kepercayaan antara institusi kepolisian dan masyarakat lokal.
Catatan : Ari Bagus Poernomo
LEBIH DARI SEKADAR inisiatif rekrutmen, program ini merupakan fondasi perubahan budaya dalam pendekatan keamanan, yang bertumpu pada kearifan lokal dan keterlibatan masyarakat Papua itu sendiri.
Program Bintara Noken resmi dimulai pada 15 September 2020, di tengah tantangan keamanan Papua yang kompleks: konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), ketegangan sosial, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat. Kala itu, Polda Papua hanya memiliki 11.742 personel dari kebutuhan ideal 24.597 untuk wilayah seluas 317.062 km².
Irjen Pol. Paulus Waterpauw, putra asli Fakfak yang menjabat sebagai Kapolda Papua, pada masa itu merespons kondisi ini dengan pendekatan baru. Ia meluncurkan Program Bintara Noken di SPN Jayapura, melibatkan 276 pemuda asli Papua dari Polda Papua dan Papua Barat. Tujuannya jelas: mencetak polisi yang mampu menyatu dengan masyarakat, memahami adat, dan membawa wajah baru Polri di Papua.
Kurikulum pelatihan dirancang untuk menggabungkan dasar-dasar kepolisian dengan pendekatan humanis dan penghormatan terhadap budaya lokal. Meski awal pelaksanaan terhenti karena kendala logistik dan pandemi, fondasi program ini telah tertanam kuat.
Bangkit di Era Fakhiri
Pada Februari 2021, kepemimpinan Polda Papua beralih ke Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, putra asli suku Auwyu dan Inanwatan. Ia membawa semangat baru dan memperluas cakupan program secara signifikan. Tahun itu, Polda Papua merekrut 2.236 bintara, terdiri dari 1.999 melalui jalur Bintara Noken dan 250 dari jalur reguler.
Pelatihan berlangsung di berbagai SPN di luar Papua, seperti SPN Karombasan (Sulawesi Utara), dengan protokol kesehatan ketat. Pada 2024, saat Fakhiri menjabat Komjen Pol., ia memimpin rekrutmen 2.000 bintara (1.333 OAP dan 667 non-OAP), sebagai bagian dari target nasional 10.000 bintara hingga 2028.
OAP dilatih di luar Papua, sementara non-OAP dilatih di SPN Base-G Jayapura, kemudian menjalani magang bersama untuk membangun sinergi. Dukungan daerah juga diperkuat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemprov Papua Tengah, menunjukkan sinergi antara Polri dan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus).
Program ini menghadapi sejumlah tantangan:
- Logistik dan infrastruktur di wilayah terpencil Papua.
- Pandemi Covid-19 yang menghambat pelatihan pada fase awal.
- Definisi Orang Asli Papua (OAP) yang sering memicu polemik afirmasi.
- Ancaman keamanan KKB, khususnya di daerah rawan seperti Intan Jaya.
Fakhiri menekankan pentingnya pelatihan yang seimbang antara kewaspadaan dan pendekatan empatik, demi membentuk bintara yang adaptif namun tetap humanis.
Program Bintara Noken telah membawa perubahan nyata:
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
- Memberdayakan generasi muda Papua sebagai agen perubahan.
- Membentuk sinergi nasional berbasis budaya lokal.
“Sekarang kami melihat anak-anak kami sendiri memakai seragam polisi. Ini membawa kebanggaan,” ujar Maria, seorang ibu dari Jayawijaya melansir dari salah satu situs berita Nasional yang diterbitkan pada akhir tahun 2023.
Dengan target 10.000 bintara hingga 2028 dan dukungan pemekaran Polda baru di Papua, program ini tidak hanya mengisi kekosongan personel, tetapi juga menjadi simbol rekonsiliasi dan pemberdayaan di Bumi Cenderawasih.
Catatan Data Penting:
- 2020: 276 peserta pelatihan perdana; kekurangan personel 12.855.
- 2021: 2.236 bintara direkrut (1.999 Bintara Noken, 250 reguler).
- 2024: 2.000 bintara (1.333 OAP, 667 non-OAP).
- Target 2028: 10.000 bintara untuk mendukung 3 Polda baru di Papua.
Dari benih yang ditanam oleh Paulus Waterpauw hingga panen yang dikawal oleh Mathius D. Fakhiri, Program Bintara Noken telah menjadi fondasi untuk membangun Papua yang lebih damai. Dengan terus memperkuat kerja sama lokal, memperjelas kebijakan afirmasi, dan berfokus pada pelatihan berbasis budaya, program ini berpotensi menjadi model nasional dalam membangun keamanan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah rentan konflik. (***)
