Paraparatv.id | Jayapura | Seorang dokter asal Papua lulusan luar negeri, Novia, menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi Partai NasDem DPR Papua terkait kendala dalam memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, pada Jumat (16/5) di Jayapura.
Novia merupakan salah satu penerima beasiswa program 1000 dokter yang diinisiasi oleh mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Ia berhasil menempuh pendidikan kedokteran di Chongqing Medical University, Cina, dan lulus pada tahun 2018. Namun, hingga saat ini ia belum dapat menjalankan praktik kedokteran secara resmi di Indonesia.
Menurut Novia, Meskipun telah lulus ujian kompetensi, ia belum menjalani internship karena kendala intern dan penempatan di luar Papua seperti Kupang, NTT dan Bali.
“Saya ingin mengabdi di tanah Papua, tetapi program internship hanya tersedia di luar Papua, dan itu sangat berat secara biaya,” ujar Novia.
Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi agar proses internship bisa dilakukan di Papua, terutama di rumah sakit milik pemerintah yang sudah tersedia di Jayapura.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM. menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak dokter lulusan luar negeri asal Papua. Ia menegaskan bahwa para dokter ini merupakan aset negara yang telah dibiayai oleh pemerintah, sehingga seharusnya dipermudah dalam proses pengakuan legalitas profesinya.
Oleh karena itu, Alberth Merauje yang juga sebagai anggota Komisi IV DPR Papua berencana mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Papua dan Kementerian Kesehatan RI untuk meminta agar program internship bagi dokter Papua dapat dilaksanakan di Papua. Hal ini juga dinilai penting untuk menjawab kebutuhan tenaga medis di wilayah tersebut.
“Kami tidak ingin anak-anak Papua yang sudah susah payah menempuh pendidikan tinggi akhirnya menganggur karena terbentur administrasi. Pemerintah wajib hadir untuk memastikan mereka bisa segera bekerja dan mengabdi,” tegas Alberth.
Ia juga mendorong adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah jika penempatan internship terpaksa dilakukan di luar Papua. Menurutnya, program beasiswa tidak boleh berhenti di bangku kuliah saja, tapi harus diiringi dengan pendampingan sampai anak-anak Papua benar-benar bisa bekerja melayani masyarakat.(VN)
