Paraparatv.id | Yapen | Pemerintah Daerah Yapen bersama DPRK Yapen melakukan rapat bersama dengan perusahaan PT.SWPI membahas berbagai hal penting dengan tujuan untuk bersinergi bersama membangun daerah dan nasional. Bertempat di ruang rapat Bupati Yapen. Kamis (10/4/25).
Rapat melibatkan beberapa dinas terkait memberikan masukan-masukan maupun arahan kepada PT. SWPI.
Bupati Yapen Benyamin Arisoy mengatakan pertemuan ini merupakan hal penting untuk saling berdiskusi berbagai hal dan akan di sampaikan dari Pemerintah Daerah maupun manajemen PT SWPI.
“harus terus berkomunikasi dengan baik, sebagai pemerintah daerah, kita juga harus tau sejauh mana tugas dan tanggung jawab perusahaan dan adat masyarakat dan juga perusahaan ini, karena merupakan aset yang harus di jaga untuk kepentingan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional”.tegas Benyamin Arisoy.
Benyamin bengungkapkan beberapa hal yang di bahas bersama yaitu terkait dengan CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat misalnya air bersih, perumahan untuk masyarakat setempat, aspal jalan, rumah ibadah dan beberapa hal lainnya.
Selain itu pemda Yapen juga mempertanyakan penanganan limbah B3 ke laut yang menyebabkan ekosistem di laut jadi rusak. Seperti hutan mangrove yang kering sebagai tempat ikan bersarang.
Tidak hanya itu, bupati juga mempertanyakan alasan larangan pengambilan bekas kayu soumil yang tidak bisa di ambil oleh masyaraat untuk keperluan masyarakat.
Bupati juga mempertanyakan Persoalan PHK dari PT Kodeko berali ke PT SWPI hingga kini banyak pekerja belum menerima hak hak karyawan bagaimana solusi penyelesaiannya.
Bupati mengharapkan Prioritaskan pengangkatan OAP atau ada presentasi tertentu dalam rekruitmen karyawan, kontribusi perusahaan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan PAD DII (Pajak Orang asing), pembayaran pajak kendaraan perusahaan dan beberapa hal penting lainnya.
Sementara itu, Manager PT. SWPI, Budi Yanto menyampaikan pertemuan ini merupakan hal positive untuk berkoordinasi dengan tujuan untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan perusahan yang di anggap belum sejalan dengan peraturan Daerah.
“kita akan melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas terkait untuk bagaimana bisa bersama – sama melihat hal-hal yang masih kurang, seperti hasil limbah hingga menuju ke biota laut, dan akan bersama-sama mencari solusinya”jelasnya.(HB)
