Paraparatv.id | Papua Barat Daya | Senator Agustinus R. Kambuaya memberi solusi dan pemahaman terkait pembagian royalti sumber daya hasil tambang dari daerah penghasil kepada daerah bukan penghasil di Tanah Papua.
Hal itu terkait dengan pernyataan antara Sekda Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya baru-baru ini tentang keinginan Pemprov Papua Barat Daya agar adanya pembagian royalti yang bersumber dari minyak dan gas atau sumber daya hasil tambang.
Ia menyatakan bahwa perlu ada kesepahaman dan kesepakatan antara daerah penghasil dan bukan penghasil dalam pembagian royalti.
“Ketika masih 1 provinsi, ada upaya membagi royalti dari daerah penghasil seperti PT Freeport di Timika dan LNG/BP Tanguh di Bintuni kepada semua daerah di Papua.
Namun, belakangan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, membagi prosentasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas atau Pembagian Royalti spesifik kepada daerah penghasil dan daerah bukan penghasil,” ujar Kambuaya melalui pesan tertulis yang diterima tim Paraparatv, Sabtu (19/4/2025).
Prioritas yang diatur tersebut, menurut Kambuaya, tentu akan sanggat menyulitkan bagi daerah yang bukan penghasil sumber daya alam atau yang tidak memiliki hasil tambang.
Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah Papua Barat Daya membentuk tim untuk mengkaji dan menguji secara ilmiah apakah ada aktivitas bor minyak dan gas bumi yang melintas batas wilayah administratif provinsi Papua Barat Daya.
“Sebagai contoh misalnya, apakah ada aktivitas bor miring atau samping oleh BP Tangguh dari wilayah Bintuni ke wilayah Imeko? Atau juga pengeboran dari wilayah Moskona sampai ke Kabupaten Maybrat? Ini perlu dibuktikan melalui foto udara,” kata Senator Kambuaya.
“Dinas Pertambangan Provinsi PBD harus bekerja keras membuktikan klaim Pak Wakil Gubenur ini terkait hal itu” sambungnya.
Senator yang akrab disapa ARK ini menyatakan bahwa pihaknya di Komite II DPD RI siap memfasilitasi diskusi teknis antara pemerintah daerah dan Kementerian ESDM untuk membahas pembagian royalti.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip kebersamaan di Tanah Papua, seperti hidup adat dan orang tua di masa lampau, yang menekankan gotong royong, kerja sama, dan kepemilikan bersama.
“Ada idealisme semangat kebersamaan di satu tanah Papua. Namun di lain sisi ada fakta regulasi yang menghendaki daerah penghasil dan daerah bukan penghasil. Ini kondisi yang bertolak belakang, maka diperlukan kesepahaman dan kesepakatan sebagai satu rumah besar Papua,” jelasnya.
“Sistem ekonomi orang Papua adalah ekonomi kasih, sistem tanggung renteng, kekeluargaan, rasa saling memiliki dan kepemilikan bersama. Jangan terjebak dengan mekanisme yang membagi dan mengkotak-kotakkan wilayah sekaligus sumber daya alam,” pungkas ARK.
Senator Kambuaya lebih menyarankan agar pemerintah daerah mendorong produktivitas melalui produk unggulan di luar migas, seperti energi terbarukan atau hasil kreativitas lainnya. (AY)
