Paraparatv.id | Yapen | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2026, yang merupakan hasil dari pelaksanaan musrembang tingkat Distrik beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang berlangsung di gedung Silas Papare ini, Kamis (10/4/25), di hadiri Forkopimda, Para Asisten Pemerintahan, pimpinan OPD, Kepala Distrik serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Yapen Benyamin Arisoy yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Yapen Roi Palunga mengatakan, musrenbang ini adalah wujud perencanaan pembangunan partisipatif sebagai pola pendekatan rencana pembangunan yang melibatkan peran masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan umum.
“Tentunya ini telah sesuai UU No. 25 tahun 2024 tentang sistem RPN dengan tujuan agar pembangunan benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat” Kata Wakil Bupati Roi Palunga
Lanjutnya di sampaikan, sesuai instruksi Mendagri No. 2, tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra perangkat daerah tahun 2025 – 2029 maka kita ditahun ini menyusun dokumen RPJMD secara silmutan dan terkoordinasi penyusunan Renstra serta Renja maupun dokumen RKPD tahun 2026.
Sebagai pemerintah daerah, Roi Palunga berharap melalui Musrenbang ini, para pimpinan OPD dapat memberikan kontribusi pemikiran terbaik berupa usulan-usulan prioritas pembangunan yang benar-benar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, inikan berupa aspek pemerataan pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya Yapen Rumah kita yang Berkeadilan Unggul dan Sejahtera”.tandas Wakil Bupati Yapen.
Di tempat yang sama, Bupati Yapen Benyamin Arisoy yang menyempatkan diri menghadiri kegiatan pembukaan Musrembang ini setelah melakukan pertemuan bersama pihak PT.SWPI, menyampaikan hal yang sama dimana meminta tidak melakukan banyak kegiatan yang tidak menjadi prioritas kepentingan masyarakat.
“jangan banyak-banyak kegiatan yang di lakukan, lihat mana yang menjadi hal penting demi prioritas kebutuhan masyarakat, itu yang lebih penting di butuhkan masyarakat”.tegas Benyamin Arisoy.
Ia menyampaikan, hal tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi sehingga membuat pelayanan publik susah di lakukan termasuk pada OPD OPD yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.(HB)
