Paraparatv.id |Jayapura| – Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Kota Jayapura, bahkan di wilayah Provinsi Papua secara umum, dinilai mengalami kemerosota atau kemunduran serius. Seorang aktivis dari komunitas ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini.
“Saat ini, penanggulangan dan pencegahan HIV di Kota Jayapura maupun kabupaten sekitarnya berjalan sangat tidak maksimal. Salah satu faktor utama adalah terhambatnya pendanaan sejak Pemilu, ditambah kekosongan kepemimpinan di tingkat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan instansi pemerintahan,” ungkap seorang ODHA yang terpaksa harus disembunyikan identitasnya saat ditemui di Jayapura, belum lama ini.
“Akibatnya, proses pencegahan dan penanggulangan tidak berjalan efektif, sehingga jumlah kasus terus meningkat,” tambahnya.
Ia menilai bahwa sekadar merilis data tanpa diiringi dengan aksi nyata di lapangan tidak akan membawa perubahan. “Kalau kita hanya mengandalkan data, itu tidak cukup. Harus ada gerakan yang menjangkau masyarakat akar rumput untuk menekan laju penyebaran. Tanpa itu, data hanya menjadi angka tanpa makna. Peran LSM, komunitas, dan KPA sangat penting, namun saat ini nyaris tidak terlihat,” ucapnya.
Aktivis tersebut juga menekankan pentingnya pemberdayaan ODHA agar mereka tidak menjadi sumber penularan baru. “Mereka yang sudah terinfeksi harus diberdayakan agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Kalau tidak ada pemberdayaan, maka semua upaya menjadi sia-sia. Data memang penting, tapi jika angka terus naik tanpa langkah konkret dari Dinas Kesehatan atau pemerintah kota, apa artinya semua ini?” tegasnya.
Ia juga menyoroti lambannya respons pemerintah kota setelah pelantikan wali kota yang baru. “Hingga hari ini, belum ada gerakan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi persoalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, data resmi dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Sepanjang Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 1.278 kasus baru HIV-AIDS, melampaui angka 790 kasus pada 2023.
Mengutip dari Cepos Online, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari, mengungkapkan bahwa tren peningkatan ini sangat mengkhawatirkan. “Pada 2022, total kasus HIV-AIDS sebanyak 643 (450 HIV dan 193 AIDS). Pada 2023 meningkat menjadi 790 kasus (711 HIV dan 79 AIDS), dan pada 2024 melonjak tajam menjadi 1.278 kasus (895 HIV dan 383 AIDS),” paparnya.
Menurutnya, pada 2024 pihaknya menargetkan 25.300 tes HIV, namun hanya tercapai 18.177 orang. “Angka 1.278 kasus ini merupakan penambahan terbaru di tahun 2024. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.
Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka kasus adalah keberadaan Pekerja Seks Perempuan (PSP). Dinkes mencatat, terdapat 1.218 PSP di Kota Jayapura pada tahun 2024, dengan konsentrasi tertinggi di Distrik Jayapura Selatan, disusul Abepura, Jayapura Utara, dan Heram.
Dari jumlah tersebut, 74% merupakan PSP terselubung yang memiliki profesi lain, sedangkan 26% merupakan PSP murni. Sebanyak 58% dari total PSP merupakan Orang Asli Papua (OAP) dan 42% non-OAP, dengan kelompok usia paling dominan berada pada rentang 25 hingga 73 tahun, serta 26% lainnya berusia 18-28 tahun.
“PSP terselubung sulit dilacak untuk dilakukan sosialisasi atau pemeriksaan rutin, sehingga ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya pengendalian kasus HIV-AIDS,” ungkap Ni Nyoman.
Kombinasi dari tren data yang terus meningkat dan ketiadaan langkah konkret dari berbagai pihak memperlihatkan bahwa penanggulangan HIV-AIDS di Jayapura sedang berada dalam kondisi genting. Tanpa pendanaan yang memadai dan aksi nyata yang terkoordinasi, lonjakan kasus diperkirakan akan terus berlanjut. (Arie)
