Paraparatv.id | Sentani | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura dari Fraksi Gotong Royong daerah pemilihan (Dapil) I Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing laksanakan Reses masa sidang ke- I tahun 2025 dengan KopDar (Kopi Darat) bersama awak media Kabupaten Jayapura, bertempat di Ekowisata Dusun Sagu, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Sihar Lumban Tobing dihadapan para awak media menyampaikan dalam reses Anggota Dewan dijadwalkan bertemu dengan kader partai dan masyarakat, ini adalah suatu kewajiban konstitusi Undang-Undang (UU).
“Memang di minggu ini adalah agenda kedewanan lebih pada soal reses atau turun ke rakyat. Saya hari ini ada dengan teman-teman pers, karena saya telah menganggap teman-teman pers juga bagian dari sebuah organisasi yang bertanggung jawab terkait dengan masalah pembangunan di Kabupaten Jayapura kedepan,” kata Anggota Komisi D DPRK Jayapura yang membidangi sosial kemasyarakatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan dan kearsipan, serta Kominfo, Rabu, 22 Januari 2025.
Memiih melakukan pertemuan dengan awak media dalam pelaksanaan reses tersebut, kata Sihar Tobing sapaan akrabnya, dirinya ingin mendengar juga secara langsung apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari teman-teman (pekerja) media dan teman-teman media tetap bekerja secara maksimal dengan mengawal pembangunan, terutama dalam memberikan informasi tentang pembangunan Kabupaten Jayapura dengan segala permasalahannya ke publik.
“Termasuk juga yang kemarin ada masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pers dengan Pemda Kabupaten Jayapura soal pembayaran kerjasama media atau adanya perjanjian kerjasama (PKS) media dengan pemerintah daerah. Hal-hal inilah yang pengen saya tahu, makanya di momen (reses) kali ini saya sudah mendengar langsung dari teman-teman pers dan kedepannya saya akan coba lakukan diskusi dengan instansi terkait (Dinas Kominfo) guna mendiskusikan masalah ini. Supaya permasalahan ini tidak perlu terjadi lagi,” katanya.
Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura inipun menambahkan, kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di teman-teman yang merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik.
“Kita berharap kepada seluruh teman-teman pers, andaikan kedepannya ada PKS (perjanjian kerjasama) lagi antara Pemda dengan perusahaan media dari teman-teman pers itu, diharapkan media harus tetap mandiri, profesional dan tidak ada lagi konflik-konflik interest kedepan,” paparnya.
“Kita juga berharap teman-teman pers ada pemberitaan-pemberitaan yang berimbang. Jangan lagi ada pemberitaan yang sifatnya provokatif, tetapi kita mau pemberitaan yang berimbang dan membangun. Sebenarnya menurut hemat saya bahwa pembangunan bisa berjalan dengan maksimal, justru pengawasannya itu ada di media atau teman-teman pers,” beber Sihar Tobing menambahkan.
Pria yang juga Ketua Bapemperda DPRK Jayapura itu mengatakan, media atau rekan-rekan pers itu sebuah organ negara yang baginya sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam hal, untuk menunjang pembangunan termasuk mengontrol atau mengawasi semua komponen masyarakat yang menjadi pelaku pembangunan di Bumi Khenambay Umbay.
“Sekali lagi, saya berpesan buat teman-teman pers agar lebih kritis lagi. Apalagi ada masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kemungkinan pemerintah tidak bisa sentuh itu bisa di upload atau di muat ke media. Atau ada permasalahan lain yang terjadi di daerah yang belum disentuh pemerintah itu, lewat teman-teman pers juga bisa lebih menggali informasinya ke media. Supaya ada semacam bentuk kontrol atau pengawasan buat pemerintah,” tegasnya.
Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini menyatakan, selalu melayani masyarakat dengan setulus hati. Makanya, melalui reses ini diharapkan bisa menyerap aspirasi rekan-rekan pers yang merupakan bagian dari masyarakat, untuk selanjutnya diusulkan pada sidang paripurna.
“Tentunya, aspirasi dari teman-teman pekerja media juga akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah, maupun skala prioritas akan di utamakan,” tandas Anggota DPRK Jayapura dari Partai Golkar Dapil I Kabupaten Jayapura tersebut. (FZM)
