Paraparatv.id | Nduga | Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nduga menggelar sosialisasi bagi 32 kepala distrik dan 248 kepala kampung. Sosialisasi tersebut digelar di Hotel Valley Honaik Nduga, di distrik Kenyam, Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (21/11).
Sosialisasi tersebut selain menjaga netralitas ASN juga mencegah terjadi konflik di daerah rawan potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Nduga 27 November 2024 mendatang.
“Kami lembaga Bawaslu merasa penting karena kepala-kepala kampung, kepala-kepala distrik yang ada di kabupaten Nduga yang ada memahami aturan dan ada yang belum memahami aturan,” ujar Ketua Bawaslu Nduga, Merius Telenggen kepada Berita Papua usai sosialisasi.
Ia menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut berdasarkan aturan undang-undang nomor 15 tahun 2014 tentang netralitas ASN.
“Ini kita sebagai beban, Bawaslu harus sosialisasi kepada masyarakat karena seluruh masyarakat kabupaten Nduga bertujuan Pemilu tahun 2024 aman damai dan terkendali,” tegasnya.
Merius juga menyebut, pihaknya dan lembaga penyelenggara lainnya tidak mau mengorbankan masyarakat yang tidak tahu apa-apa dalam Pilkada Nduga kali ini.
“Kami lembaga Bawaslu dan 3 penyelenggara, kami tidak mau mengorbankan masyarakat yang tidak tahu apa-apa.Karena pada intinya di kabupaten Nduga adalah salah satu kabupaten yang rawan konflik,” bebernya.
Sebab kata dia, Bawaslu berharap sosialisasi tersebut bertujuan agar Pilkada kedepan aman, damai dan terkendali
“Tujuan dari pada ini aman, damai dan terkendali supaya yang tidak diinginkan tidak terjadi karena kabupaten Nduga semakin lama semakin berkurang masyarakat kabupaten Nduga karena kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya,” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Nduga Divisi Pencegahan, Kelion Giban mengatakan Bawaslu berharap 32 kepala distrik, 248 kepala kampung dan ASN di Nduga menjaga netralitasnya saat pilkada.
“Kami sampaikan agar ASN netral dalam pilgub dan pemilihan Bupati. Kami sampaikan bahwa ketika ada kesepakatan di TPS, kedua unsur ini (kepala distrik dan kepala kampung) mesti bertindak sebagai netral. Tidak memihak kepada paslon tertentu,” ujarnya
Dia juga menegaskan bahwa kesepakatan masyarakat akan memberikan suaranya kepada kandidat siapa tidak boleh diintervensi oleh kepala distrik atau kepala kampung, agar tidak terjadi masalah.
“Kembalikan kepada masyarakat sendiri, agar tidak ada masalah pada hari H dan kami sudah sampaikan kepada kepala distrik dan kepala kampung bahwa kami Bawaslu juga netral,” pungkasnya.(Redaksi)
