Analisis Bagian Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen dan LMS, Mochammad Akbar, mencatat peningkatan TPKAD menembus 74,47 persen.
“Untuk capaian pembentukan TPKAD di Tanah Papua sudah 6 provinsi. Untuk Papua Selatan itu sudah hampir 100 persen terbentuk,” kata Akbar dalam bincang- bincang media di Jayapura, Selasa (6/8/2024).
Saat ini sudah 4 provinsi di Tanah Papua yang membentuk TPKAD, Empat provinsi tersebut yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
“Untuk Papua Barat Daya di Sorong pada Juli kemarin, tinggal Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Kita harapkan bulan ini sudah terbentuk untuk level provinsinya,” katanya.
Akbar juga menjelaskan mengenai capaian dari TPKAD, terdapat program TPKAD di wilayah Papua yakni program Kejar, K/PMR, QRIS, Laku Pandai dan KUR. Program tersebut untuk mempercepat inklusi keuangan.
Ia mencontohkan program Kejar yang lebih fokus pada pelajar di Papua, dengan memiliki jumlah rekening 535 ribu pada semester pertama 2024. “Nominalnya 595 miliar, untuk se- wilayah Papua itu juga sudah mencapai 800 ribu jumlah rekening,” ungkapnya.
Sementara itu, program QRIS yang bekerjasama dengan Bank Indonesia mencatat se wilayah Papua 102.386 pengguna dengan transaksi 2.941.563. “Jika dibandingkan dengan Papua sebanyak 3.683 dengan transaksi sebanyak 1.173.159,” ujarnya.
Penyaluran fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, kata Akbar se wilayah Papua tercatat 20.326 debitur dan dengan dana penyaluran Rp1.492.259.954.268.
Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan LMS, Viktorinus Donny Vika Permana, menambahkan saat ini kinerja industri jasa keuangan di Papua dapat bermanfaat untuk menambah perekonomian bagi konsumen.
“Misalnya di BI (Bank Indonesia) ada namanya TPID. Kami OJK ada namanya TPKAD dengan kegunaannya mengakselerasi tentang produk jasa keuangan,” terangnya. (*/Redaksi)
