Parapatatv id | Jayapura |Pemerintah Kota Jayapura Menggelar Workshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus (Otsus) Dan Daerah Otonomi Baru.Kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo Selasa ( 24/10/2023) di salah satu hotel di Abepura.
Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo mengatakan sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua, khususnya di empat bidang prioritas, sehingga ia berkomitmen akan terus mengawal percepatan pembangunan di Papua.agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tidak terhambat.
” saya pikir mari kita membuka diri kita membuka ruang bawah kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua. Apalagi sekarang Dengan hadirnya 4 DOB yang baru itu harus mengangkat harkat derajat dan martabat orang asli Papua jangan sampai ini jadi ajang untuk lakukan korupsi ini tidak boleh terjadi dan kembali miskinkan rakyat.”Pungkasnya kepada wartawan
Jhon Wempi Wetipo mengatakan selain akan mengawal percepatan pembangunan di Papua, ia juga bertanggung jawab untuk jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelaksanaan Pemilu serentak di Tahun 2024.”karena ada beberapa kabupaten yang belum mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak nah ini akan menjadi atensi Kementerian Dalam Negeri.”Tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kota Jayapura dalam hal ini Penjabat Walikota Jayapura Frans Pekey yang sudah berinisiasi untuk Menggelar Kegiatan tersebut.
Sementara itu Penjabat Walikota Jayapura Frans Pekey mengatakan pelaksanaan Worskhop ini untuk mendalami isi kebijakan otonomi khusus dan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) mengangkat isu dan permasalahan selama pelaksanaan Otsus (2002-2022) dalam berbagai bidang serta memberikan rekomendasi dan solusi kebijakan pelaksanaan oleh Pemerintah.Pemerintah Daerah dan Institusi Negara untuk pembangunan kesejahteraan ekonomi sosial dan perdamaian di Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Frans Pekey mengatakan Dengan forum Worskhop ini dapat di jadikan sebagai media sosialisasi bagi para peserta dan masyarakat papua untuk mengetahui mengerti dan memahami isi atau muatan dari berbagai peraturan perundang undangan tentang percepatan pembangunan di Papua.
Baik melalui kebijakan otonomi khusus maupun kebijakan pemekaran atau pembentukan daerah ototnomi baru,guna meminimalisir atau mengurangi perbedaan pendapat dan distorsi yang berkembang di tengah masyarakat Papua yang melahirkan opini yang apriori,distrust,pertentangan dan konflik di Tanah Papua.
” Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan Pemekaran Daerah (DOB) hanyalah pendekatan dan peta jalan (Tools) untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di Papua.Kesemuanya ini adalah capaian dari buah senergitas,Singkronisasi,komunikasi dan kolaborasi yang integratif dan komprehensif.” (Z)
