Paraparatv.id |Jayapura| Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin mengungkapkan, meski saat ini Provinsi Papua telah memekarkan 3 Daerah Otonom Baru (DOB) namun tantangan dalam pengawasan Pemilu di delapan kabupaten dan satu kota yang tersisa saat ini tidaklah berubah.
Kata dia, politik uang, politik identitas dan hoax masih menjadi tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
Selain itu, Hardin juga menuturkan bahwa kerawanan Pemilu bukan hanya dilihat dari faktor keamanan di suatu daerah saja.
“Jadi tidak bisa dibilang Papua Tengah, Gunung dan Selatan sudah lepas lalu kita bilang Pemilu di Papua akan bersih. Tidak bisa, karena faktor kerawanan Pemilu di suatu daerah bukan dilihat dari sisi keamanannya saja. Tetapi dari sisi Penyelenggaraannya juga” ungkap Hardin, belum lama ini.
Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, kata Hardin Kota Jayapura lah yang paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Karena pada Pemilu tahun 2019 Kota Jayapura adalah daerah yang paling lambat dalam melaksanakan rekapitulasi suara.
“Akhirnya waktu itu rekapitulasi diambil alih oleh KPU Provinsi Papua kan” kata mantan Komisioner Bawaslu Kota Jayapura ini.
Hardin juga menambahkan, selain Kota Jayapura adapun beberapa daerah yang terindikasi menggunakan sistem noken dalam versi yang berbeda.
“Jadi tantangan pengawasannya tidak berubah karena hal-hal yang saya sebut tadi masih bisa saja saja terjadi” pungkasnya. (Arie)
