Paraparatv.id |Jayapura| Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisa Rollo menemui keluarga Meraudje pemilik tanah bersertifikat yang dijadikan jalan Holtekam yang di palang sejak Selasa 01 hingga Rabu 02 Agustus 2023.
Kedatangan Abisai Rollo untuk menemui keluarga Meraudje selaku pemilik Hak Ulayat untuk mencari solusi agar jalan tersebut dapat segera dibuka.
Saat berbincang dengan Welem Reba, salah seorang warga yang mengaku pemegang kuasa mengaku tidak ada satupun pejabat pemprov yang berani menyelesaikan masalah ini.
“Padahal sudah dibantu pihak kepolisian, tapi tidak ada satupun pejabat yang maju,” katanya saat berbincang dengan Ketua DPRD Kota Jayapura.
Menanggapi hal itu, Abisai Rollo mengatakan masalah harga yang kabarnya menjadi tuntutan warga harus duduk dibicarakan.
“Masalah harga kita bicara, kita jangan halangi masyarakat,” kata Abisai.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pemalangan ini merupakan yang ketigakalinya.
Pada pemalangan pertama pada Medio Maret 2023, Pemerintah Provinsi Papua berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Namun janji tersebut tidak terealisasi, sehingga pemalangan kedua dilakukan pada bulan Juni lalu.
Yustina Meraudje pemilik tanah bersertifikat itu mengaku dikerjai oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kata dia, pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan beberapa pejabat di Provinsi Papua.
“Waktu itu kita sudah coba ke Kadis PU tapi diarahkan ke Plh Gubernur, tetapi kami diarahkan lagi ke Kadis PU. Sempat bicara dengan sepri kadis PU, ternyata tidak ada hasil. Kita dilempar kaya bola. Dari ibu susi, katanya banyak berdoa, dua minggu selesai. Kami merasa di tipu berkali-kali karena sampai hari ini permasalahan ini belum selesai sehingga kita putuskan untuk palang jalan ini lagi” singkatnya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan bahwa dirinya akan memanggil semua pihak yang bersangkutan terkait dengan tanah tersebut.
“Saya sebagai ketua DPR akan panggil semua pihak bersangkutan. Kita jangan halangi masyarakat. Kalau ini urusan pemprov, saya panggil Plh. gubernur Papua dan Dinas bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan ini” ucapnya.
“Berkaitan dengan jalan, itu jadi fasilitas kita bersama. Saya ambil alih bahwa masalah ini saya akan panggil plh gubernur papua dan pihak terkait pemprov papua. Kalau tidak ada hasil, silahkan palang atau tutup. Masa luas area seperti itu pemerintah tidak bisa bayar” tuturnya.
“Kasih kepercayaan ke saya biar masyarakat lewat. Kasih saya kesempatan sampai 17 Agustus. Saya akan undang mereka cepat untuk bicara sama sama. Malam ini kita buka, kasih tanggung jawab ke saya. Saya panggil ke dewan” tutupnya. (Arie)
