Paraparatv.id | Sorong | Sorong Selatan menjadi peringkat pertama sistim pemerintahan terburuk dari 542 kabupaten seluruh Indonesia.
Dari hasil monitoring KPK, Kabupaten Sorong selatan Menempati Peringkat ke 541 dari 542 kabupaten seluruh Indonesia.
Sorong selatan memiliki sistim tata kelola pemerintahan yang sangat buruk.
Sebnat Saesfat selaku Kepala Bidang Humas DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat di temui di kediamannya mengatakan pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta segera turun tangan guna memeriksa seluruh pimpinan OPD di Sorong Selatan, provinsi Papua Barat Daya.
Lembaga anti rasuah ini diminta untuk segera melakukan audit terkait realisasi penggunaan angaran yang di turun dari pusat ke Sorong Selatan.
Pasalnya, akhir-akhir ini menurut pengakuan sejumlah warga masyarakat kabupaten sorong selatan, saat ini tidak nampaknya pemerataan pembangunan yang baik dan dapat di rasakan oleh masyarakat.
“Di sorong selatan sampai hari ini masih saja banyak keluhan masyarakat, dengan kurangnya sistim pelayanan pemerintahan yang tidak berjalan baik bahkan kurangnya pelayanan terhadap masyarakat,”ungkap Sebnat
Selain itu, diungkapkan, di sorong selatan terlihat ketertinggalan di bidang Infrastruktur jalan dan jembatan bahkan sarana fasilitasi pembangunan umum, yang hingga saat ini masi terlihat mangkrak.
“Saya berharap KPK bisa mengambil langkah tegas kepada pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di sorong selatan ini,” tutupnya (Fer)
