Paraparatv.id | Jayapura | Pemerintah Kota Jayapura telah menyusun rencana kerja tahun 2024 melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang terlaksana pada Senin, (28/03/2023) di ruang GSG Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura.
Forum Musrenbang Pemerintah Kota Jayapura terbentuk melalui beberapa pendekatan di antaranya pendekatan bawah-atas (bottom-up approach) yang diawali dari tingkat kelurahan.
“Yang berikut pendekatan teknokrat, itu berdasarkan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2022, 2023 yang kemudian diterjemahkan dalam renstra dan renja OPD tahun 2024,” jelas Penjabat Wali Kota Frans Pekey kepada wartawan di aula GSG.
Lebih lanjut, Frans menyebut pendekatan berikutnya melalui politik atau pokok pikiran yang datang dari Parlemen ke Pemerintah setempat.
“Usulan-usulan dari tiga pendekatan ini yang kemudian diintegrasikan, disinkronisasi lalu dibahas di forum musrenbang ini,” tuturnya.
Frans memaparkan, dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 terdapat sejumlah prioritas pembangunan untuk diselenggarakan.
“Skala prioritas yang pertama tentu berdasarkan undang-undang otonomi khusus yaitu bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan juga infrastruktur,” papar Frans
RKPD tahun 2024 kemudian menjadi selaras dengan rencana strategis nasional yang memuat arahan Presiden tentang penurunan angka gizi buruk, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi dan pengembangan produk unggulan daerah.
Tak terpisah dengan renstra nasional, kata Frans, Pemerintah Kota Jayapura memiliki renstra yang akan diselenggarakan juga di tahun 2024.
“Ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan tentunya, yaitu pengembangan pasar regional Youtefa yang baru, rumah sakit Ramela, GOR Waringin, GOR Koya dan juga penataan taman kota dan fasilitas publik,” kata Frans mengurai sejumlah renstra Pemerintah Kota Jayapura untuk tahun depan.
Frans mengaku, dari sejumlah RKPD dan renstra, Pemerintah Kota juga mengeluarkan kebijakan penggunaan otsus untuk program GemasPon (generasi emas Port Numbay).
Di sana, terang Frans, tertuang kebijakan tentang kemudahan akses fasilitas pendidikan dan kesehatan melalui kartu yang diberi nama Port Numbay Pintar dan Numbay Sehat.
“Ada pendidikan afirmasi, pendidikan kedinasan untuk orang Papua dan juga ada beasiswa untuk mahasiswa berbagai jenjan, dan juga ada pembebasan biaya SPP untuk tingkat SD, SMP dan SMA,” jelas Frans seraya menyatakan hal tersebut menjadi tahap awal untuk penduduk asli Port Numbay yang kemudian akan dikembangkan lagi untuk penduduk non Papua. (AY)
