Paraparatv.id | Jayapura | Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin upacara gelar Operasi Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI tahun anggaran 2023, bertempat di lapangan Upacara Frans Kaisiepo Makodam XVII/Cenderawasih Jayapura. Rabu (8/3).
Panglima TNI dalam amanat dibacakan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan Prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh Kepolisian Militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi Prajurit serta PNS TNI melalui pergelaran operasi Gaktib dan operasi Yustisi.
“Berdasarkan data laporan operasi Gaktib dan operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2022 masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021,” ujar Panglima TNI.
“Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6% dan pelanggaran pidana disersi sebesar 13,55% dari tahun sebelumnya,”ucap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan operasi Gaktib dan operasi Yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personil di lingkungan TNI.
“Sesuai dengan dengan tema gelar Gaktib dan Yustisi TA 2023, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum disiplin dan tata tertib guna menjadi Patriot dalam rangka mendukung pembangunan nasional prajurit dan tata tertib prajurit guna menjadi patriot Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mendukung pembangunan nasional,”ungkap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono
Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat dalam menyikapi situasi ini seluruh Prajurit TNI hendaknya netral dan tidak terseret kearah polarisasi politik.
Selain itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan berdasarkan data yang ada karena masih ditemukan adanya banyak prajurit TNI yang melanggar hukum, sehingga pihaknya perlu lakukan operasi Gaktib dan operasi Yustisi.
“Operasi Gaktib dan operasi Yustisi adalah operasi tahunan, namun dari data yang ada ini semakin meningkat, saya berharap tahun ini terjadi penurunan kalau semakin meningkat ini berarti menurut saya gagal, terhadap upaya-upaya pelanggaran hukum. Kita berharap nanti tahun ke depan khususnya Prajurit TNI semakin sadar hukum semakin taat hukum dan tidak melakukan pelanggaran. Pelanggaran paling banyak ialah pelanggaran desersi dan mabuk mabuk”ucap Pangdam XVII/Cenderawasih
Pangdam XVII/Cenderawasih menambahkan, untuk proses pembinaan di internal dirinya selalu menekankan masalah komunikasi yang harus dibangun oleh setiap unsur pimpinan dimulai dari pimpinan yang paling bawah.
“Dari Tamtama ada pimpinan Baraknya jadi di situ juga harus kita berdayakan, karena biasanya pelanggaran ini terjadi karena suatu pemikiran atau permasalahan yang tidak tersampaikan,” Ujarnya.
“Saya mengimbau kepada masyarakat dengan adanya pelaksanaan operasi Gaktib dan operasi Yustisi TNI ini saya berharap kerjasamanya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan ini menjadikan suatu hal yang positif bagi kita semuanya. Pembelajaran bagi kita semuanya bahwa TNI, Polri semua Aparat Keamanan juga harus sadar hukum bersama masyarakat kita menciptakan kehidupan yang sesuai dengan norma-norma hukum,”pungkas Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa
Dalam Upacara Gelar Penegakkan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi diikuti Kasdam XVII/Cenderawasih, Danlanud Silas Papare, Danlantamal X Jayapura, dan para Pejabat Kodam XVII/Cenderawasih serta personel POM TNI AD, AU dan AL.(SIL)
