Example floating
Example floating
BERITA

Regsosek BPS Papua Belum Mencapai 100 Persen, Masih Banyak Kendala di Lapangan

84
×

Regsosek BPS Papua Belum Mencapai 100 Persen, Masih Banyak Kendala di Lapangan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Paraparatv.id |Jayapura | Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan basis data kesejahteraan masyarakat (sosial dan ekonomi) secara rutin dan serentak dari tingkat desa dan kelurahan yang mencakup 100 persen penduduk, meningkatkan ekonomi produktif dan memberdayakan masyarakat.

“Hingga saat ini Regsosek BPS masih sekitar 44,2%, sedangkan target pendataan dari BPS pusat seharusnya mencapai 80 hingga 100%, hanya Kabupaten Keerom dan Merauke yang datanya telah mencapai 100% sedangkan di wilayah wilayah pegunungan belum mencapai 10%,”jelas Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Caroline usai Talkshow Regsosek disalah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (11/11)

“Ada beberapa kendala untuk pendataan didaerah pegunungan Papua, karena situasi medan yang sulit terus ada beberapa wilayah yang memang kondisi keamanan sehingga untuk masuk kesana butuh pendampingan yang lengkap dari aparat keamanan,”katanya

“Kalau sebelumnya kita bisa system tim, tetapi kalau sekarang memang dari kendala aplikasi kita Geotagg harus yang terdaftar baru bisa mengupload data jadi agak sedikit kendala dari aplikasinya, namun kita telah melakukan pertemuan dengan pihak pusat untuk menyampaikan situasi yang terjadi saat ini sehingga waktu pendataan diminta diperpanjang hingga akhir November bulan ini,”pungkas Adriana.

“Kendala itu sudah kita laporkan kepusat, minggu kemarin kita rapat bahkan kemarin dengan teman teman Bappenas kita tunjukkan kondisi lapangan sehingga mereka bisa mendukung kita untuk minta perpanjangan waktu,”tuturnya.

Adriana menambahkan, Untuk 3 Daerah Otonom Baru (DOB) yang hari ini disahkan oleh Presiden, masih tetap dilakukan pendataan oleh pihak BPS Provinsi Papua,”Karena kita kembali ke Mendagri karena BPS tidak bisa langsung berada di sana kalau belum ada perintah atau surat keputusan dari Mendagri karena ini terkait nomenklatur pembiayaan pembiayaan disana,”pungkasnya

“Dengan terbentuknya 3 Provinsi yang baru ini data utama yang harus kita siapkan adalah data penduduknya, walaupun ada dukcapil berkolaborasi dengan BPS untuk menyiapkan data penduduk tersebut, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena itu merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh teman teman Bappenas, teman teman Kementerian keuangan untuk alokasi dana atau anggaran,”tutupnya. (SIL)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *