Example floating
Example floating
BERITA

Kesepakatan Muatan Substansi RTRW Provinsi Papua

167
×

Kesepakatan Muatan Substansi RTRW Provinsi Papua

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Paraparatv.id |Jayapura | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua yang bekerjasama dengan salah satu lembaga swasta yakni Papua Spatial Planning (PSP) menggelar rapat kesepakatan muatan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua dan penyepakatan usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Papua melalui RTRW Provinsi Papua Tahun 2022-2042 dan Koordinasi forum penataan ruang (FPR) dalam rangka kesepakatan muatan substansi RTRW Provinsi Papua Tahun 2022 -2042, rapat berlangsung di Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Selasa (8/11).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Bappeda Provinsi Papua, Edison Howay mengatakan 29 Kabupaten Kota sudah siap ready untuk dilakukan penetapan oleh perda, tetapi karena kebijakan pemerintah pusat melalui beberapa undang-undang menyangkut pemekaran provinsi atau DOB hal ini berkonsekuensi kepada payung yang menjadi acuan untuk RTRW provinsi Papua.

“Kalau provinsi papua ini pemekaran payungnya ke mana dan kami melakukan koordinasi berulang-ulang dengan pemerintah pusat, rapat antara instansi terkait terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan semua Kementerian yang berkaitan langsung dengan kebijakan dokumen ini,”ujarnya

“Maka diputuskan bahwa tidak mungkin Perda dari provinsi Papua dipakai untuk provinsi provinsi lainnya maka yang dilahirkan di pertemuan kemarin adalah penentuan materi karena tadinya dari 29 Kabupaten Kota menjadi hanya 9 Kabupaten Kota, ini berkaitan dengan isu strategis kita pasti berbeda, kemudian masalah teknisi adalah pola ruang dengan struktur ruang,”ucapnya

Untuk itu yang dilakukan sinkronisasi adalah dengan teman-teman terutama kabupaten kota kemarin yang hadir, dari 9 kabupaten kota yang tidak hadir ada dua yaitu Sarmi dan supriori. lalu yang disepakati itu adalah program-program terutama dari segi struktur ruang adalah program-program yang menjadi indikasi untuk digunakan oleh teman-teman kabupaten kota, nanti yang disinkronisasi adalah kewenangan Provinsi dan kewenangan pusat.

“Maka kita lakukan kemarin adalah sinkronisasi program kegiatan selama 20 tahun ke depan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan yang merupakan jalan kepada kewenangan Provinsi itu seperti apa dan kewenangan pusat itu juga seperti apa atau di sektor-sektor lainnya kawasan pertanian,”pungkasnya

Perwakilan dari PSP, Imelda Sihombing mengatakan Sinkronisasi muatan substansi RTRW Provinsi Papua dengan kabupaten kota bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh muatan rencana substansi yang ada pada rencana RTRW Provinsi agar selaras dengan kebutuhan kabupaten kota.

“Berbicara RTRW Provinsi kita ada pembatasan kewenangan, jadi otomatis yang ditampilkan dan digambarkan dalam RTRW Provinsi adalah kewenangannya pusat yang wilayahnya di Provinsi Papua, termasuk kabupaten kota dan juga kewenangan provinsi yang wilayahnya nanti ada di kabupaten kota, jadi memastikan ada sinkronisasi tidak ada tumpang tindih kebutuhan Provinsi dan daerah semua terpenuhi yang tujuan akhirnya adalah agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa tercapai,”ucapnya. (SIL)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *