Paraparatv.id |Jayapura | Yayasan Rumsram bermitra dengan Unicef Papua menyelenggarakan kegiatan workshop sosialisasi teknis pelaksanaan, pemantauan peninjauan dan evaluasi peraturan daerah (Post Legislative Scrutiny-PLS) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRPapua) khususnya Anggota Komisi V, acara diselenggarakan di salah satu hotel di Abepura, Senin (12/9).
Ketua Pengurus Yayasan Rumsram, Godlief JW Kawer mengatakan salah satu tujuan kegiatan PLS untuk menguatkan kapasitas para anggota DPRP, Tenaga Ahli DPRP dan Mitra DPRP dalam melaksanakan pemantauan peninjauan dan evaluasi Perdasi dan Perdasus, terutama yang terkait pendidikan utamanya pada isu peningkatan kemampuan dasar siswa Sekolah Dasar (SD) kelas awal.
“Mendorong anggota DPRP untuk dapat memasukan indikator literasi numerasi dalam perdasi dan perdasus pendidikan agar menjadi pedoman pengukuran kemampuan baca tulis siswa SD kelas awal, sehingga menjadi pedoman bagi provinsi dan kabupaten kota dalam penyusunan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari dana otsus sesuai dengan kebutuhan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan ada pos pemantauan ada kerja sama antara DPRP, Unicef dan Rumsram”ucapnya.
Kepala Kantor Unicef Perwakilan Papua dan Papua Barat, Aminuddin Mohammd Ramdan menyampaikan bahwa dari Unicef terutama di bidang pendidikan pihaknya merasa ada banyak sekali tantangan, secara kebijakan sudah ada salah satunya perlu diidentifikasi kembali.
“Tantangan tersebut antara lain melihat dari akses secara fisik wilayah wilayah atau secara geografis di Papua masih sangat sulit, akses internet, akses listrik, tenaga kerja atau guru, infrastruktur masih banyak kendala, kualitas pendidikan masih banyak belum merata”ucapnya.
Ditambahkan Aminudin berbicara tahapan karena sekarang sudah ada otonomi khusus jilid 2 dan undang undang nomor 106 dan 107 dan ada perdasi perdasus yang akan dikeluarkan, “fungsinya kita membantu rekan rekan DPRP agar kebijakan kebijakan tersebut nantinya tepat sasaran dan pengawasannya bisa lebih efektif berjalan, agar anak anak di tanah Papua bisa mendapatkan manfaat yang paling besar dan maksimal dari program program atau kebijakan, aturan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah”pungkasnya.
Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw, SE menyampaikan apresiasi pada kegiatan worksop PLS ini, banyak Perdasi-Perdasus yang sudah disahkan oleh DPRP tetapi belum dijalankan dengan baik.
“Saya berharap dengan kegiatan ini bisa terus kita tindak lanjut dan meminta kepada Unicef baiknya menyiapkan kita MOU sehingga bukan saja hal mengawasi akan tetapi dalam hal saharing data, mendapatkan informasi, karena Unicef mempunyai data yang akurat lewat mitra mitranya mempunyai analisis dari data yang didapati bisa dipakai, sehingga dalam kebijakan kebijakan pemerintah terutama pihak legislatife bisa membuat rancangan Perdasi – Perdasus yang mengunakan data real dilapangan, dengan tujuan agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama soal pendidikan banyak hal yang harus diselesaikan”tutupnya.(SIL)
