Paraparatv.id |Jayapura | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi kunjungan kerja Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Provinsi Papua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Ridwan Rumasukun mengatakan, hadirnya Menteri Hukum dan HAM membawa berkah dan harapan untuk peningkatan pelayanan hukum bagi masyarakat Papua, guna mewujudkan visi papua bangkit Mandiri dan sejahtera yang berkeadilan, Kegiatan berlangsung di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua. Senin (22/8).
“Tentunya Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya sinergitas dan kerja sama dengan sektor lainya, salah satunya dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Papua”ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua dan Kanwil Kemenkumham Papua telah melakukan sinergitas dan kerjasama untuk mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan dengan terciptanya peraturan daerah yang berkualitas dan taat asas dan implementatif.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran tugas dan fungsi Kemenkumham di Provinsi Papua, sangat membantu dan menunjang kinerja pemerintah daerah, pemerintah provinsi Papua juga telah memberikan bantuan kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 abepura dalam penyediaan air bersih bagi warga binaan berupa mobil tangki dan fasilitas kesehatan berupa mobil ambulans”ucapnya.
“Dalam rangka menyambut daerah otonomi baru yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang terbentuknya daerah otonomi baru di wilayah Papua, tentunya dibutuhkan persiapan yang baik dari sisi sarana dan prasarana SDM dan penegakan hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan HAM pada masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan yang baik akuntabel”kata Ridwan.
Ditambahkan Ridwan sinergitas dan kolaborasi antar institusi pemerintahan sangat dibutuhkan untuk pengembangan wilayah baru tersebut “harapan saya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah provinsi Papua dan Kementerian Hukum dan HAM akan terus ditingkatkan”Pungkasnya.
Sekda menambahkan, pihaknya memohon arahan dan dukungan Menteri Hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Birokrasi di Provinsi Papua. (SIL).
