BERITA  

KPK RI Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi Di Yapen



Paraparatv.id I Yapen I Satgas Pencegahan Korupsi Direktorat Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Dalam Negeri RI melakukan rapat koordinasi Monitoring dan evaluasi Control for Prevention ( MCP ) serta pendampingan aset dan pendataan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Kepulauan Yapen. bertempat di gedung silas papare serui. Rabu (10/8/2022).

Kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Bupati Yapen, Sekda Yapen, Ketua DPRD Yapen, para assisten Pemda Yapen, pimpinan OPD, para Kepala Distrik se Kabupaten Yapen, Wakapolres Yapen serta tamu undangan.

Tonny Tesar dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini sebagai wujud keseriusan dan perhatian untuk memberi pendampingan bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Yapen yang tingkat keberhasilannya masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 17,86 persen.

“semua pihak baik itu pemerintah daerah dan stakeholder terkait di tuntut komitmen, sinergitas dan kerja keras untuk melakukan langkah-langkah yang lebih baik dan lebih terarah lagi agar upaya pencegahan korupsi di Yapen yang masih di bawah rata-rata nasional, bisa kita tingkatkan kedepan”.tandas Bupati Kabupaten Yapen.

Ia meminta bagi para OPD yang mengikuti kegiatan agar transparan dan kooperatif dalam memaparkan capaian kinerjanya dan kendala yang di hadapi, serta melengkapi dokumen-dokumen yang di perlukan sesuai target 8 bidang intervensi yang telah diformulasikan dalam aplikasi Monitoring dan evaluasi Control for Prevention ( MCP ) yaitu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola keuangan desa.

“dengan transparan dan kooperatif akan lebih memudahkan dan Tim asistensi dan verifikasi capaian aksi pencegahan korupsi Itjen Kemendagri untuk memberi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi kendala yang masih kita hadapi ditengah upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Yapen”.

Dian Patria Kepala Satgas Koordinator Wilayah V KPK Pusat RI mengatakan pula bahwa, terus melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan tata kelolah yang bebas dari korupsi.

“tentunya kami hadir langsung di lapangan dengan harapan kita bisa lebih mengenal situasi dan bisa lebih mendorong apa adanya dalam perbaikan nyata di lapangan khususnya kalau di papua masalah pajak, masalah aset, masalah ASN”.

Di tegaskan pula, hasil laporan yang di sampaikan ada ASN yang memiliki kendaraan motor lebih dari dua unit bahkan ada yang tidak memiliki kendaraan, untuk itu Dian Patria itu sudah melanggar serta ada Distrik yang mempunyai 73 honorer

Ia menyampaikan pula akan melakukan pendampingan ke lapangan dengan 10 titik terhadap aset-aset yang di miliki oleh pemerintah daerah tapi di duga bermasalah tapi juga lainnya termasuk pajak.

“kami sedih lihat kota ada gedung – gedung yang terbengkalai karena masalah konflik, bekas rumah sakit lama juga ada bandara lama yang tidak di gunakan, padahal itu bisa strategia kalau di bikin rapih dan masyarakat bisa nikmati”.ungkapnya.(HB)

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.