Paraparatv.id | Jayapura | Sekretaris Daerah Provinsi Papua mengikuti video conference acara Puncak Peringatan ke XXVI (26) Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 bersama Forkopimda Provinsi Papua di Aula Diskominfo Provinsi Papua,
Senin (25/4/2022).
Acara tersebut diawali dengan menyaksikan pemutaran video sejarah otonomi daerah, kemudian dilanjutkan laporan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dan penyampaian arahan Mentri Dalam Negri Tito Karnavian yang dalam hal ini disampaikan oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro.
“ Hari ini Pemerintah pusat dan daerah memperingati hari otonomi daerah setiap tahunnya pada tanggal 25 April dan pada tahun 2022 usia otonomi daerah kita sudah menginjak 26 tahun, usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat otonomi daerah,” ungkap Dirjen Otda Kemendagri menyampaikan laporannya.
Peringatan ini dalam rangka menentukan arah kebijakan dan memantapkan pelaksanaan Otda untuk mewujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Akmal juga menyampaikan, bahwa pada peringatan Hari Otda ke 26 ini Dirjen Otda sekaligus melauncging inovasinya.
“Hari Otda ke 26 Ditjen Otda terus berinovasi dan akan melaunching sistem berbasais elektronik diantaranya SILPPD versi 1.1 nanti juga akan ada launching konsultasi virtual (Kovi) Otda,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri dalam sambutan yang dibacakan Sekjen Kemendagri, menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakan Otonomi Daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dan sebagian urusan pemerintahan sejatinya untuk menjadikan daerah untuk mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan PAD, serta memacu percepatan dan pemerataan pembangunan.
“Setelah 16 tahun berlalu otonomi daerah telah memberi dampak positif ini diubuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya IPM bertambahnya PAD, dan kemampuan fiskal daerah,” ucap Sekjen Kemendagri membacakan sambutan.
Meski demikian, berdasarkan data, filosofi dari tujuan Otda sepenuhnya belum tercapai, berdasarkan data Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri selama kurun waktu tersebut terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD dibawah 20 persen dan menggantungkan dari pmerintah pusat.
Suhajar mengapresiasi daerah otonomi baru yang telah meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya,diharapkan peningaktan tersebut agar dimanfaatkan untuk porgram pembangunan dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan IPM, menurunkan kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses inftastruktur yang lainnya.
“Bagi daerah yang kemampuan PAD, fiskalnya baik tapi IPM rendah dan angka kemiskinan tinggi dan akses infrastruktur belum baik perlu kiranya dilakukan evaluasi kiranya agar penyusunan program dalam APBD bisa tepat sasaran, efektif dan efisien, saya menghimbau daerah yang masih rendah PAD nya agar melakukan terobosan inovasi yang dapat memmberi nilai tambah,” Tutupnya. (GR)
