Paraparatv.id | Jayapura | Mekanisme pendanaan program kerja BKKBN selain bersumber dari APBN juga melalui transfer dana alokasi khusus (DAK).
“Dana alokasi khusus itulah sebetulnya sumber utama, karena kalau dari APBN BKKBN jumlahnya cuma sepertiga dibandingkan dengan yang kita luncurkan kepada daerah,” ungkap Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani saat beri sambutan kepada tamu undangan dan hadirin Rakerda BKKBN Papua di Kota Jayapura. Rabu (30/3/2022).
Diketahui sebelumnya, anggaran BKKBN bersumber dari APBN yang penyalurannya melalui BKKBN pusat selanjutnya anggaran ditransfer ke perwakilan di tiap daerah. Saat ini, melalui skema pendanaan DAK langsung ditransfer ke pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait (OPD KB).
“Kalau dulu kita APBN yang banyak uangnya, sekarang udah nggak boleh. Jadi sekarang kami cuma kebagian sepertiga, berbagi dengan perwakilan BKKBN se Indonesia. Sementara dari dana alokasi khusus saat ini tiga kali lipat. Jadi perjuangan kami yang ada di pusat melalui Kementerian Keuangan dan akhirnya turun ke daerah lewat DAK inilah yang kami harapkan bisa optimal, dimanfaatkan, karena itu menjadi sumber paling utama.” Beber Listya.
Salah satu contoh, Listya memaparkan, untuk kampung KB (keluarga berkualitas) se Indonesia dianggarkan senilai 275 miliar rupiah. Setiap kampung KB dalam satu tahun dikucurkan anggaran 17 juta rupiah, dan per bulannya mendapat 1,4 juta rupiah. Dana tersebut diperuntukkan menunjang aktifitas di kampung KB.
“Kalau cuma di kampung, lebih dari cukup uang segitu.” Ujarnya sembari menimpali dengan pertanyaan apakah penggunaan dana kampung KB telah dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Dia berharap, setiap kampung KB dapat melaporkan penggunaan anggaran dimaksud agar mempermudah proses pengusulan anggaran tahap berikut.
“Tugas kita bersama untuk mengawal, dan kami juga mengharapkan bahwa setiap kampung KB itu melaporkan kegiatannya, kalau tidak melaporkan, tidak masuk ke dalam data kami, kami nggak bisa ngusulkan uangnya ke Kementerian Keuangan. Oleh karena itu jangan kita enggan-enggan, jadi bapak-ibu pimpinan OPD sekalian tolong ingatkan teman-teman yang ada di lapangan, kalau memang ada kampung KB, laporkan. Supaya bisa kita catat, kita perjuangkan anggarannya.” Pesannya tegas.
Berkaitan dengan itu, Kepala perwakilan BKKBN Papua, Nerius Auparay ketika dikonfirmasi di saat yang sama, mengatakan pihaknya menerima anggaran senilai 55 miliar rupiah sudah termasuk belanja (gaji) pegawai. Sementara anggaran penanganan stunting, disebutkan Auparay bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
“Tadi sudah dijelaskan Ibu Deputi kaitan dengan anggaran yang diluncurkan ke masing-masing kabupaten/kota. Jadi kita itu di DAK sub bidang keluarga berencana itu ada menunya, ada DAK untuk fisik, DAK penugasan, juga ada dana BOKB yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan program Bangga Kencana termasuk stunting. Angkanya cukup besar, di atas seratus miliar lebih anggarannya. Dan ini (anggaran) ada di kabupaten/kota, tidak ada di provinsi.” Jelas Auparay.
Pelaksanaan Rapat kerja daerah (Rakerda) tahun 2022 ini merupakan rangkaian evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu (2021), diharapkan dengan berbagai capaian yang telah terlaksana dapat dipertahankan sembari meningkatkan mutu dan kinerja seluruh OPD KB.
“Ada rencana-rencana kerja di tahun 2022 ini yang diharapkan, teman-teman dari kabupaten/kota bisa menindaklanjuti hal itu di wilayahnya masing-masing.” Pungkas Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Drs. Nerius Auparay M.Si.
Percepatan penanganan stunting di 28 kabupaten dan 1 kota di Papua berdasarkan pemetaan kasus, cukup variatif, selain berfokus terhadap sasaran prioritas stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta, balita serta keluarga risiko stunting, daerah yang menjadi perhatian serius BKKBN Papua yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Jayawijaya. (AY)
