Paraparatv.id | Jayapura | Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PON XX) Papua bertujuan untuk mendengar progres dan kinerja PB PON XX Papua hingga sub klaster penyelenggara. Belum rampungnya sejumlah pekerjaan sang tuan rumah hingga pembahasan yang begitu alot terkait pencairan anggaran oleh Pemerintah Pusat ke Panitia Besar PON XX Papua.
Rapat Dengar Pendapat yang terselenggara oleh Panitia Khusus PON XX Papua bentukan DPR Provinsi Papua menemui sejumlah faktor penghambat dalam tubuh Panitia Besar PON XX Papua maupun empat klaster penyelenggara.
Pembahasan cukup alot terjadi dalam RDP yang berlangsung kurang lebih delapan jam hingga mengerucut ke penggunaan anggaran yang terbatas serta keberlanjutan penggunaannya ditiap kebutuhan bidang-bidang kepanitiaan.
Ketua DPR Provinsi Papua, Johny Banua Rouw mengatakan pada prinsipnya PB PON XX Papua diikuti 4 klaster penyelenggara telah siap sukseskan event bergengsi empat tahunan tingkat nasional tersebut. Namun, John Banua Rouw pun menggarisbawahi bidang-bidang dalam kepanitiaan yang membutuhkan suntikan anggaran. Tersinyalir bahwa pemerintah pusat belum menggelontorkan anggaran senilai 1,4 Triliun Rupiah.
“Ini sangat mengganggu persiapan pelaksanaan PON di Papua. Nilai 1,4 Triliun ini di dalamnya akan diperuntukkan yang pertama, ada konsumsi, ada akomodasi, ada transportasi lokal. Dan ini adalah kunci utama dalam pelaksanaan PON.” Kata John Banua Rouw saat jumpa pers kepada awak media usai giat RDP di Hotel Horison Ultima Entrop, Senin (30/8/2021) malam.
Dalam waktu dekat, lanjut John Banua, pihaknya akan meminta atensi pemerintah pusat agar segera menggelontorkan dana 1,4 Triliun.
“Pemerintah pusat segera untuk mencairkan atau mengirimkan dana 1,4 T ini. Karena tanpa uang ini sangat mengganggu pelaksanaan PON.” Ujar Banua Rouw.
Sementara, pencairan dana senilai 1,4 triliun rupiah itu akan menjadi ranah fokus parlemen Papua dalam hal ini Pansus PON XX Papua guna mengambil langkah-langkah pun berkaitan dengan kewenangan pihak eksekutif atau pemerintah Provinsi Papua.
“Dari hasil diskusi ini, nanti akan menjadi ranah kami (Pansus PON XX DPR Papua) di lembaga tentunya Pansus kami sudah mengundang ada Pimpinan DPR juga hadir di sini dan tadi pimpinan DPR sudah menyampaikan bahwa selanjutnya dari pertemuan malam ini, besok (31/8/2021) ada langkah-langkah yang diambil. Yang paling utama kita lakukan ialah mengundang eksekutif (pemerintah provinsi) terutama tim anggarannya.” Jelas Ketua Pansus PON XX & PEPARNAS XVI Papua, Kamasan Jack Komboy dalam kesempatan yang sama saat jumpa pers, Senin (30/8) malam.
Hitung mundur 20 hari menjelang perhelatan pertandingan perdana Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cenderawasih sebelum upacara pembukaan (Opening Ceremony) pada 2 Oktober 2021. PB PON XX Papua bersama 4 Sub Cluster penyelenggara siap sukseskan event nasional tersebut.
Meski masih dalam tahapan melengkapi sejumlah sarana-sarana penunjang diberbagai venue, PON XX Papua tetap digulir sesuai jadwal penetapannya yakni 2-15 Oktober 2021. (AY)
